Konsep Dasar PPN dan PPnBM

1.	Jasa di bidang pelayanan kesehatan medis, misalnya jasa dokter umum, dokter spesialis, dokter hewan, jasa rumah sakit, dan lain-lain.
2.	Jasa di bidang pelayanan sosial, misalnya jasa pelayanan panti asuhan, jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan, jasa di bidang olahraga kecuali yang bersifat komersial, dan sebagainya.
3.	Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko.
4.	Jasa di bidang perbankan, jasa asuransi, dan jasa sewa guna usaha dengan hak opsi (capital lease). Jasa Perbankan yang tidak dikenakan PPN ( SE - 15/PJ.5/1990 ) - Jasa penghimpunan dana (giro, deposito, tabungan dan lain-lain); - Jasa penyaluran dana (perkreditan) ; dan - Jasa di bidang lalu lintas keuangan giral dan kartal. Jasa-jasa di atas merupakan kegiatan jasa yang merupakan usaha pokok bank, dan sesuai dengan UU Tentang Perbankan tidak diperbolehkan dilakukan oleh lembaga usaha non bank. Jasa-Jasa Yang Dilakukan Oleh Bank Tetapi Merupakan Jasa Kena Pajak (Peraturan Pemerintah Nomor 144 TAHUN 2000 ) adalah sebagai berikut: - Jasa penyediaan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga (penyewaan safe deposit box). - Jasa penitipan (safe Custody) yaitu ; jasa penyimpanan, penjagaan, dan pemeliharaan surat-surat berharga. (SE - 25/PJ.53/1995 ) - Jasa anjak piutang ( 292/KMK.04/1996 ) - Jasa wali amanat ( SE - 03/PJ.32/1996 )
5.	Jasa di bidang keagamaan, yaitu jasa pelayanan rumah ibadah, jasa pelayanan khotbah dan dakwah dan jasa lain di bidang keagamaan.
6.	Jasa di bidang pendidikan, yaitu jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah dan jasa penyelenggaraan luar sekolah (kursus-kursus).
7.	Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan Pajak Tontonan (Pajak Daerah), seperti pementasan kesenian tradisional yang diselenggarakan secara cuma-cuma.
8.	Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan, seperti penyiaran radio dan televisi yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta yang bukan bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial.
9.	Jasa angkutan umum di darat dan di air, yaitu jasa angkutan yang dilakukan pemerintah atau swasta.
10.	Jasa di bidang tenaga kerja, misalnya jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja.
11.	Jasa di bidang perhotelan (telah dikenakan Pajak Daaerah).
12.	Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam menjalankan pemerintahan secara umum, seperti Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, Pemberian Izin Usaha Perdagangan, Pemberian NPWP, pembuatan KTP.

1.	DPP Umum Dasar Pengenaan Pajak yang umum digunakan adalah:
	-	Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak
	-	Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
	-	Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
	-	Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini.
2.	DPP Nilai Lain Nilai Lain adalah suatu Nilai yang Ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang. DPP untuk :
	-	Pemakaian sendiri adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor;
	-	Pemberian cuma-cuma adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor;
	-	Penyerahan rekaman suara/gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata;
	-	Persediaan BKP yang masih tersisa saat pembubaran perusahaan sepanjang PPN atas perolehan atas aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan adalah harga pasar wajar;
	-	Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar;
	-	Kendaraan bermotor bekas adalah 10% dari harga jual;
	-	Penyerahan jasa biro perjalanan/wisata adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih;
	-	Penyerahan jasa anjak piutang adalah 5% dari jumlah seluruh imbalan yang diterima berupa service charge, provisi, dan diskonl.
	Pajak masukan yang dibayar oleh PKP yang menggunakan DPP Nilai Lain untuk menghasilkan penyerahan:
	-	Kendaraan bermotor bekas
	-	Jasa biro perjalanan/pariwisata
	-	Jasa anjak piutang
	tidak dapat dikreditkan karena dalam PPN yang dibayar telah diperhitungkan dengan Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP tersebut.

-	Pengusaha mempunyai penyertaan langsung atau tidak langsung sebesar 25% atau lebih pada Pengusaha lain, atau hubungan antara Pengusaha dengan penyertaan sebesar 25% atau lebih pada dua Pengusaha atau lebih. Demikian pula hubungan antara dua Pengusaha atau lebih yang disebutkan terakhir.
-	Pengusaha menguasai Pengusaha lainnya atau dua Pengusaha atau lebih berada dibawah penguasaan Pengusaha yang sama, yaitu penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi.
-	Hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat dan/atau kesamping satu derajat : - Sedarah lurus satu derajat, yaitu: ayah/ibu dengan anak - Sedarah kesamping satu derajat, yaitu: kakak dengan adik - Semenda lurus satu derajat, yaitu: mertua dengan menantu atau ayah/ibu dengan anak tiri - Semenda kesamping satu derajat, yaitu: hubungan saudara ipar - Jika antara suami istri ada perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, maka hubungan keduanya merupakan hubungan istimewa.